Kepadatan Penduduk, Musuh Bebuyutan Pulau Jawa
BERITA LAINNYA - 08 December 2023
Kepadatan Penduduk, Musuh Bebuyutan Pulau Jawa
Divo/09, Jourdan/21, Nelson/26, Raffael/30
https://poskota.co.id/2022/05/09/hari-pertama-kerja-pengguna-krl-capai-187-ribu-orang
Di Indonesia, istilah kepadatan penduduk sudah tidak asing lagi ditelinga penduduk Indonesia. Terutama bagi penduduk pulau Jawa, apalagi istilah Jawa-sentris sudah melekat dengan Indonesia sejak lama. Pulau Jawa dengan berbagai daya tariknya sudah jelas menjadi pulau yang istimewa di Indonesia. Indeks sensus penduduk 2020 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sangat terpusat di Pulau Jawa, meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau 56,1% dari total penduduk Indonesia. Mengapa pulau Jawa bisa menjadi pulau terpadat di Indonesia?
Kepadatan penduduk merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah. Seiring berjalannya waktu, wilayah pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti tersedianya lapangan pekerjaan yang bervariasi, pembangunan dan kemajuan infrastruktur yang berkualitas, serta kemajuan teknologi yang berkembang pesat di pulau Jawa. Selain itu, tersedianya layanan masyarakat yang lengkap dan berkualitas menjadi incaran masyarakat masa sekarang. Faktor-faktor inilah yang jarang ditemukan di pulau lain selain pulau Jawa sehingga menjadi daya tarik yang besar untuk melakukan urbanisasi ke pulau Jawa.
Masyarakat yang berduyun-duyun berpindah ke pulau Jawa tentunya memperpadat jumlah penduduk. Kepadatan penduduk di pulau Jawa sudah pasti tidak dapat terhindarkan. Kepadatan penduduk di pulau Jawa mengakibatkan persaingan kerja yang semakin ketat, banyaknya jumlah
penduduk juga menyebabkan kemacetan lalu lintas jangka panjang dan penumpukan sampah rumah tangga, serta terjadinya kesenjangan ekonomi yang tidak dapat dihindari oleh penduduk di pulau Jawa sehingga menyebabkan angka kriminalitas dan kemiskinan yang tinggi. Di sisi lain, kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat menciptakan peluang ekonomi dan kehidupan sosial yang dinamis.
Jika kita mencermati tingginya kepadatan penduduk di Pulau Jawa, kita menyadari bahwa hal ini mengakibatkan banyak dampak negatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejumlah solusi dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk yang sudah sejak lama menjadi permasalahan utama. Dengan peningkatan tersedianya lapangan kerja yang variatif dan pemerataan pembangunan serta layanan masyarakat yang berkualitas pada berbagai wilayah di Indonesia dapat meningkatkan daya tarik masyarakat untuk melakukan migrasi ke daerah lain.
Ditambah lagi, kasus kriminalitas yang tinggi pada kota besar di pulau jawa dapat diatasi dengan tindakan deportasi pada penduduk wilayah lain sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas dan mengurangi kepadatan penduduk. Dengan kesadaran bersama, kepadatan penduduk pada pulau Jawa yang merugikan dan selalu menjadi akar permasalahan dapat ditangani.
Pemindahan ibu kota ke IKN menjadi salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengurangi kepadatan di Pulau Jawa. Sehingga, dengan adanya IKN, maka urbanisasi yang terjadi lebih merata dan tidak hanya di Pulau Jawa saja. Akan tetapi, perlu diingat urbanisasi tidak terjadi begitu saja. Melainkan, dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai di IKN, dan melakukan pengembangan pusat ekonomi. Tak hanya infrastruktur, tetapi juga pemerintah perlu menyediakan berbagai fasilitas umum yang mumpuni berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi umum, sanitasi, dan jembatan supaya masyarakat terfasilitasi. Jangan sampai dengan dibangunnya IKN, tetapi masih terdapat ketimpangan antara fasilitas di Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan. Apabila hal ini terjadi, maka urbanisasi ke Pulau Kalimantan tidak akan terjadi.
Pemerintah perlu menerapkan kebijakan bagi pengusaha yang akan mendirikan usahanya di Jawa menjadi di Kalimantan supaya industri di Pulau Jawa tidak terlalu padat dan bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tetapi, dalam menerapkan kebijakan ini pemerintah juga perlu memberikan fasilitas berupa kemudahan akses jalan, transportasi, dan juga ke konsumen sehingga iklim perdagangan dapat terjadi.
Dengan begitu, diharapkan dari terjadinya pemindahan ibu kota ke IKN akan meningkatkan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerataan penduduk, dan terwujudnya negara Indonesia yang lebih maju pada 2045 mendatang.
Sumber Teori:
Share:
Informasi Terkini seputar sekolah kristen BPK PENABUR
Daftar Indeks Berita Terbaru dari BPK Penabur
