Peran Indonesia Melalui ASEAN Terkait Perdamaian di Myanmar dalam Kasus Rohingya
BERITA LAINNYA - 16 March 2022
Peran Indonesia Melalui ASEAN Terkait Perdamaian di Myanmar dalam Kasus Rohingya
Oleh: Chiela Naftalie/XIIA 1 - 08
ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, adalah salah satu organisasi di wilayah Asia Tenggara yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara-negara di Asia Tenggara. Ada lima tokoh dari lima negara yang menjadi pelopor dalam berdirinya ASEAN, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narciso R. Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand. Pendirian ASEAN ini bermula dari pertemuan antara lima menteri luar negeri dari negara tersebut di Bangkok pada tanggal 5 - 8 Agustus 1967. Setelah itu, kelima tokoh tersebut menandatangani Deklarasi Bangkok dan ASEAN secara resmi didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.
Peran Indonesia di ASEAN
Indonesia bergabung di dalam ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 tepat setelah ASEAN dibentuk. Bukan hanya menjadi salah satu pendiri ASEAN, melainkan juga memiliki peranan penting di dalam ASEAN. Pertama, Indonesia menggagas komunitas keamanan melalui Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community (ASC). Tujuan dibentuk ASC adalah mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian. ASC bersifat terbuka menggunakan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk aliansi militer. Kedua, Indonesia menjadi penyelenggara KTT ASEAN pertama yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan budaya antar anggota ASEAN. Ketiga, Indonesia juga berperan dalam pesta olahraga Asia Tenggara, SEA Games. Keempat yang tidak kalah penting, Indonesia juga berperan penting dalam membantu menciptakan perdamaian di Asia Tenggara dan bergabung di PBB.
Nah… Kita sudah tahu beberapa peran penting Indonesia di ASEAN. Sebagai agen dalam membantu menciptakan perdamaian, Indonesia sudah berpartisipasi dalam mengatasi beberapa kasus khususnya antara negara-negara yang bergabung di dalam ASEAN. Salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah kasus etnis Rohingya di Myanmar, kasus yang sempat menjadi topik hangat untuk dibicarakan. Indonesia kala itu terimbas dari kasus ini karena eksodus dari masyarakat etnis Rohingya ke negara-negara tetangga yang ditolak keberadaannya oleh Myanmar. Sebentar… sebelum lebih lanjut membahas peran Indonesia dalam menangani kasus ini, mari telusuri tahu etnis Rohingya lebih dalam.
Siapakah Etnis Rohingnya itu?
Etnis Rohingya merupakan etnis yang beragama Islam dan tinggal di tengah-tengah masyarakat Myanmar yang mayoritas memeluk agama Budha. Fakta ini membuat Etnis Rohingya dianggap etnis minoritas di Myanmar dan etnis paling tertindas di dunia. Myanmar tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya sebagai etnis yang diakui di Myanmar. Mereka dianggap imigran gelap dari negara tetangga Bangladesh.
Pemerintah Myanmar mempertegas status kewarganegaraan Myanmar dari kebijakan yang dikeluarkan undang-undang kewarganegaraan tahun 1982. UU tersebut menyatakan bahwa etnis Rohingya tidak termasuk ke dalam etnis yang diakui di Myanmar dan mereka tidak mempunyai dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa mereka merupakan kewarganegaraan Myanmar. Sejumlah satu juta jiwa masyarakat etnis Rohingya yang menetap di Myanmar, tetapi setiap harinya angka tersebut semakin mengecil karena mereka berbondong-bondong menyelamatkan diri dari kekerasan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar Barat.
Dampak yang Dirasakan Etnis Rohingya
Pemerintah Myanmar yang tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya di Myanmar menimbulkan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Rohingya. Kewarganegaraan yang tidak jelas membuat masyarakat Rohingya tidak memiliki identitas seperti kartu kependudukan sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian, mereka juga kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak.
Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan etnis Rohingya semakin tinggi sehingga sulit merasakan kesejahteraan dalam hidupnya. Diskriminasi dan kekerasan yang diterima masyarakat Rohingya menyebabkan mereka melakukan eksodus ke negara-negara tetangga. Indonesia ikut merasakan dampak dari konflik etnis Rohingya di Myanmar ini dengan kedatangan imigrasi dari mereka di Aceh, begitu juga Malaysia dan Bangladesh.
Respon Indonesia Mengenai Konflik Etnis Rohingya
Datangnya masyarakat etnis Rohingya ke Indonesia bisa menyebabkan banyak konflik dari segi ekonomi dan keamanan. Oleh karena itu, Indonesia tidak tinggal diam dan segera mengambil peran untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Pada waktu itu Indonesia disebutkan sebagai negara pertama yang ikut mengambil bagian dalam upaya menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang menimpa etnis Rohingya.
Indonesia benar-benar menunjukkan kepeduliannya terhadap konflik Rohingya. Hal ini karena garis besar politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada UUD 1945, yaitu menjaga perdamaian dunia dan perdamaian abadi yang berlandaskan pada keadilan sosial. Sebagai pertolongan utama, pemerintah melalui Menlu yang bekerja sama dengan masyarakat sipil, memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu pakaian, alat tidur, tempat penampungan air, makanan, dan tenda untuk menampung pengungsi etnis Rohingya. Selain itu, kementerian kesehatan juga mengirimkan obat-obatan hingga mencapai satu ton kepada pengungsi yang mengidap penyakit. Kerjasama antara Menlu dan masyarakat sipil tersebut dikepalai oleh dua organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu muhammadiyah dan Nahdlatul ulama (NU).
Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sangat geram dengan konflik yang terjadi di Myanmar. Indonesia sangat mengecam dan mengutuk atas tindakan pemerintah Myanmar yang melakukan ethnic cleansing dan diskriminasi terhadap etnis Rohigya.
Tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan, Indonesia juga melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar dengan menawarkan solusi kepada pemerintah Myanmar dan menyinggung isu Rohingya di forum-forum internasional. Indonesia membentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bertugas di bidang kemanusiaan pada tanggal 13 Agustus 2017. LSM ini bernama Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang mempunyai tugas membantu krisis kemanusiaan di Myanmar. AKIM ini beranggotakan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PKPU, dan Palang Merah Indonesia (PMI). AKIM ini mempunyai program kerja Humanitarian Assistance for sustainable community (HASCO) untuk myanmar. Dalam programnya, HASCO hanya memberikan bantuan kemanusiaan serta pengembangan kapasitas untuk masyarakat dan area yang terkena dampak konflik di Rakhine.
Tindakan Diplomasi Indonesia Mengatasi Kasus Rohingya
Pertimbangan dan perundingan tidak akan ada artinya tanpa tindakan nyata untuk mengatasi kasus Rohingya. Indonesia mengambil langkah diplomasi dengan cara berkunjung melakukan diskusi dengan pemerintah Myanmar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya akibat konflik yang terjadi Rakhine. Pada tanggal 4 September 2017, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata U Ming Aung Hlaing di Naypyitaw dan Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi.
Pertemuan pertama Retno adalah berdiskusi bersama Panglima Angkatan Bersenjata U Ming Aung Hlaing. Inti dari pertemuan itu Retno ingin menyampaikan usulan “formula 4 + 1 untuk Rakhine”. Empat usul itu adalah mengembalikan stabilitas keamanan, menahan diri secara maksimal untuk tidak menggunakan kekerasan, memberi perlindungan kepada semua orang di Rakhine tanpa memandang latar belakang suku dan agama, dan membuka akses bantuan kemanusiaan. Pertemuan keduanya bersama Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi menyampaikan ulang mengenai usulan “formula 4 + 1 untuk Rakhine” dan lebih memfokuskan krisis kemanusiaan di Rakhine.
Kofi Annan dan Rekomendasinya dalam Menyelesaikan Konflik Rohingya
Konflik etnis Rohingya yang semakin meluas hingga membutuhkan bantuan Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, untuk mengetuai komisi independen yang bertugas mencari cara apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini. Hal utama yang komisi itu rekomendasikan kepada pemerintah Myanmar adalah memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang telah tinggal di Negara Bagian Rakhine dari generasi ke generasi, tetapi tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar.
Pada pertemuan bersama U Ming Aung Hlaing, Retno juga menyampaikan agar militer Myanmar memberi dukungan kepada rekomendasi Kofi Annan. Secara khusus Komisi Penasehat Rakhine merekomendasikan revisi UU Hak Warga Negara Tahun 1982 di Myanmar. Menanggapi rekomendasi tersebut, pemerintah Myanmar mengatakan akan membentuk komite implementasi dan badan penasihat untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut.
Ancaman dan Tindakan Lebih Lanjut
Kuasa untuk menyelesaikan kasus Rohingya ini ada di tangan Myanmar. Mau tidak mau Myanmar harus menerima dan mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya. Hanya Myanmar yang dapat menerima keberadaan etnis Rohingya karena mereka sudah tinggal di Negara Bagian Rakhine sejak lama. Hal yang paling utama untuk dilakukan terlebih dahulu adalah menghentikan kekerasan di Rakhine.
Bila kekerasan di Rakhine tidak juga dihentikan, masyarakat internasional dapat bertindak atas Myanmar. Landasan tindakan internasional ini adalah konsep Responsibility to Protect (R2P). R2P dalam hukum internasional merupakan konsep yang memungkinkan tindakan lintas batas wilayah kedaulatan untuk memastikan kejahatan kemanusiaan tidak terjadi karena konflik etnis Rohingya ini sudah termasuk pembersihan etnis dan genosida yang masuk ke dalam kategori kejahatan kemanusiaan -Semoga kasus ini bisa segera diselesaikan-.
Daftar Pustaka:
Anggrian,Risma. 2021. Bagaimana Peran Indonesia dalam Menangani Kasus di Rohingya. https://www.kompasiana.com/rismaanggriani0383/60e6690c06310e480300bd22/bagaimana-peran-indonesia-dalam-menangani-kasus-di-rohingya#:~:text=Indonesia%20menujukan%20peran%20dan%20menunjukan,yang%20berdasarkan%20pada%20keadilan%20sosial, diakses pada Kamis, 10 Maret 2022 pukul 21.54
Auliani, Palupi Annisa. 2017. Mencari Solusi Rohingya. https://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/20073041/mencari-solusi-rohingya?page=all, diakses pada Jumat, 11 Maret pukul 21.10
Mazrieva, Eva. 2017. Bantu Atasi Krisis Rohingya, Menlu RI Sampaikan Usul ‘4+1’. https://www.voaindonesia.com/a/bantu-atasi-krisis-rohingya-menlu-ri-sampaikan-usul-4-1/4014956.html, diakses pada Jumat, 11 Maret pukul 21.30
Prastiandaru, Danur Lambang. 2022. Peran Penting Indonesia dalam ASEAN. https://internasional.kompas.com/read/2022/02/11/170100170/peran-penting-indonesia-dalam-asean?page=all, diakses pada Kamis, 10 Maret 2022 pukul 22.30
Anonim. 2017. Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya?. https://www.voaindonesia.com/a/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-/4045516.html, diakses pada Kamis, 10 Maret 2022 pukul 22.00
Share:
Informasi Terkini seputar sekolah kristen BPK PENABUR
Daftar Indeks Berita Terbaru dari BPK Penabur
