Masa Mau Ribut Terus?
BERITA LAINNYA - 24 February 2022
Masa Mau Ribut Terus?
Layaknya manusia yang adalah makhluk sosial, menurut saya negara juga dapat diibaratkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan negara lain. Selain dalam upaya saling memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di negaranya, interaksi dalam hubungan internasional diperlukan dalam upaya mendapatkan dukungan maupun bantuan sebagai mediator dalam konflik yang terjadi antarnegara. Hal ini telah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka membantu negara tetangganya yaitu Kamboja untuk upaya resolusi masalahnya. Sebetulnya apa yang menjadi latar belakang terjadinya gesekan di dalam negara yang juga disebut Tanah Kedamaian dan Kemakmuran ini?
Sihanouk ke Lon Nol
Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menganut sistem monarki konstitusional. Awalnya, dijajah oleh Prancis dan mendapatkan kedaulatannya pada 1953 atas hasil Konferensi Jenewa 1945. Kedaulatan itu kemudian dipegang oleh Kerajaan Sihanouk dengan Raja Norodom Sihanouk sebagai pimpinannya. Pada 1955, raja tersebut mundur dan menyerahkan kedaulatan kepada Norodom Suramarit, ayah dari Sihanouk sebagai raja/kepala negara, sedangkan dirinya menjadi perdana menteri.
Keadaan pada masa itu tidak terlalu bergejolak. Norodom Sihanouk bahkan memilih netral dan tidak memihak blok manapun dalam Perang Dingin dan Perang Vietnam. Hal ini tidak bertahan lama karena pada 1965, Amerika Serikat yang mulai kalah dari Vietnam menyebabkan Sihanouk mulai membiarkan adanya pengaruh Vietnam masuk dan menggunakan wilayah Kamboja untuk basis pertahanan dan pertempuran melawan negara adidaya tersebut. Tentu saja, terjadi banyak penolakan rakyat Kamboja yang merasa bermusuhan dengan Vietnam akibat perbedaan ideologi.
Ketika dilangsungkan pemilihan umum pada 1966, Sihanouk kalah dan Lon Nol memenangkan pemilu tersebut. Akan tetapi, kematian Norodom Suramarit menyebabkan Sihanouk tetap bisa menjadi raja.
Hingga suatu ketika, pada 1970, Lon Nol, politikus dan jenderal asal Kamboja ini, melakukan aksi kudeta untuk mengubah sistem pemerintah monarki menjadi republik. Hal ini bukanlah tanpa sebab, Kerajaan Sihanouk yang dipimpin oleh Norodom Sihanouk telah beberapa kali melakukan penyelewengan melalui korupsi, menjalin hubungan dengan negara komunisme dan memutus hubungan dengan Amerika Serikat yang menyebabkan kekecewaan golongan oposisi, hingga melakukan pemborosan. Lon Nol mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Republik Khmer.
Lon Nol ke Pol Pot
Perubahan yang terjadi di negara ini tidak menyenangkan seluruh pihak. Berdirinya negara Khmer mendapatkan dukungan Amerika Serikat yang menyebabkan beberapa kelompok semakin marah. Seorang revolusioner, Pol Pot, menggalang tenaga dan melakukan kudeta terhadap pemerintahan ini pada tahun 1975. Pol Pot sendiri masih berafiliasi dengan Sihanouk. Serangan ini dapat berhasil karena Amerika Serikat telah kalah dalam Perang Vietnam dan akhirnya meniadakan kerja sama dengan Kamboja. Pol Pot mendirikan pemerintahan Kampuchea Demokrat pada 1967. Semua pihak yang tergolong sebagai oposisi (sepihak dengan Amerika Serikat) dibantai dengan cara genosida. Hampir 2 juta jiwa melayang dalam waktu empat tahun rezim Khmer Merah ini bertakhta. Pemerintahan di masa ini sangat otoriter dan terinspirasi dari ideologi Mao, asal Cina.
Rezim Pol Pot ini juga melakukan backstabbing dengan mengasingkan Sihanouk karena menginginkan negara republik komunis dan menolak berdirinya kerajaan. Pol Pot juga pernah dibantu oleh Vietnam, tetapi pada akhirnya berbalik melawan Vietnam dengan bantuan dari Cina yang saat itu mulai menunjukkan ketidaksukaan kepada Vietnam. 2 juta nyawa yang melayang sudah termasuk dengan keturunan Vietnam yang berdiam di Kamboja maupun orang-orang Vietnam juga.
Pol Pot ke Kerajaan Kamboja
Kengerian tentu tidak dihadapi dengan diam saja. Dari internal negara sendiri, dua orang aktivis revolusioner, Heng Samrin dan Hun Sen membentuk Front Bersatu Kampuchea untuk Keselamatan Nasional/Front Uni National pour le Salut du Kampuchéa (FUNSK). Tujuannya adalah untuk mengorganisir segala perlawanan terhadap Pol Pot dan kebijakannya yang mengerikan. 7 Januari 1979 menjadi hari di mana FUNSK menyerang Pol Pot. Hal ini tidak dilakukan sendirian. FUNSK menjalin kerja sama dengan Vietnam yang sudah telanjur sakit hati. Akhirnya, rezim Pol Pot dapat digulingkan dengan upaya gabungan ini.
Beberapa anggota rezim Pol Pot yang tersisa masih berusaha menggulingkan apa yang dikerjakan FUNSK. Hingga pada 1992, dilakukan perjanjian damai yang mengakhiri perang. Bentuk pemerintahan kembali menjadi kerajaan. Selain itu, segala pengaruh dan campur tangan dari negara Cina, Amerika Serikat, dan Vietnam berhenti dilakukan.
Peran Indonesia dalam Resolusi Konflik lewat JIM
Isu ini terjadi pada masa pemerintahan Soekarno sampai Soeharto. Setelah kemerdekaan dicapai oleh Indonesia, pada tahun 1945, dukungan politik luar negeri serta bagaimana hubungan luar negeri dijalin lewat kebijakan yang berlaku juga menjadi hal yang penting untuk dipikirkan. Sejak dahulu, Indonesia dan Kamboja telah memiliki hubungan diplomatik. Kebijakan Soekarno yaitu penjalinan hubungan baik dengan Kamboja juga diteruskan di era pemerintah Soeharto. Presiden Soeharto bahkan menjadikan Kamboja negara yang pertama ia kunjungi ketika menjabat menjadi presiden di tahun 1966.
Pada pergantian kekuasaan di pemilu 1966, di mana Lon Nol menjabat, Indonesia juga ikut berkepentingan di dalamnya. Indonesia tetap menjalin hubungan diplomatiknya dengan mengakui pemerintahan Lon Nol dan tidak mengakui pemerintahan pengasingan Sihanouk dengan alasan bahwa Indonesia hanya akan mengakui pemerintahan yang didirikan di ibukota negara yang bersangkutan dan tidak akan pernah mengakui pemerintahan pengasingan ketika masa pengasingan Sihanouk.
Impian Indonesia adalah menjadikan Kamboja negara yang non-blok, independen, dan netral seperti Indonesia. Demi mewujudkan hal tersebut, diadakan Konferensi Jakarta pada tahun 1970 yang merupakan konferensi internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Adam Malik. Hal ini masih kurang berhasil.
Ketika masa Pol Pot pun, Indonesia atas nama ASEAN ikut membantu mendukung perdamaian antara Kamboja dan Vietnam sambil tetap menjalin hubungan baik dengan keduanya karena tetap menjalankan politik bebas aktif. Hal ini dilakukan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja sebagai menteri luar negeri pengganti Adam Malik. ASEAN juga membawa perjuangan ini ke dalam sidang-sidang PBB untuk membahas penyelesaian masalah Kamboja secepatnya serta mendapatkan perhatian dunia internasional.
Perjuangan diplomatik ini kemudian melahirkan gagasan dilaksanakannya International Conference on Kampuchea di New York pada 1981. ICK ini tidak membawa hasil yang cukup positif. Akan tetapi, ASEAN tidak menyerah dan terus mengusahakan perdamaian. Cara yang ditempuh seperti membiarkan dilaksanakannya konferensi-konferensi di negara-negara ASEAN. Misalnya, Malaysia mengajukan Proximity Talks yang akhirnya ditolak. Indonesia sendiri menjalankan kebijakan dual track diplomacy yaitu mendekat pada Vietnam dan memperjuangkan upaya yang sudah diajukan dan disetujui ASEAN. Menteri Luar Negeri, Mochtar, juga menyarankan adanya cocktail party, suatu wadah membicarakan masa depan Kamboja tanpa memikirkan isu politik. Hal ini disetujui oleh ASEAN dan Mochtar diutus untuk melakukan pendekatan kepada Vietnam. Menteri Luar Negeri Vietnam, Nguyen Co Thach juga menyetujui hal ini. Digambarkan dalam kesepakatan Ho Chi Minh City Understanding, lahirlah cocktail party dengan nama Jakarta International Meeting (JIM) sebagai nama resminya pada tahun 1988.
Hal ini membuktikan bahwa politik bebas aktif Indonesia berhasil dijalankan. Politik bebas aktif bukan berarti abai ataupun tidak berhubungan apapun, melainkan tidak memihak kepada pihak manapun dalam mengusahakan kedamaian. Terjadinya hal ini mendukung perdamaian di Asia Tenggara yang akhirnya dapat memperlancar pembangunan dan kerja sama antarnegara ASEAN yang berhasil mengutamakan kerukunan di atas perbedaan dan kemungkinan memecah belah.
Hasil JIM
JIM dilakukan sebanyak dua kali. Yang pertama berlangsung di Istana Bogor pada 25-28 Juli 1988 untuk memediasi kubu-kubu yang bertikai di dalam Kamboja. Pada 19-21 Februari 1989, digelar JIM kedua yang dihadiri enam menteri luar negeri ASEAN, menteri luar negeri Vietnam, dan kubu-kubu di Kamboja.
Hasilnya, disetujui dilakukannya gencatan senjata di seluruh wilayah Kamboja yang diikuti dengan penarikan pasukan dan persenjataan Vietnam dari Kamboja paling lambat tanggal 30 September 1989. Untuk kelangsungan berdirinya Kamboja, akan dibentuk pemerintahan yang mengikutsertakan keempat kelompok yang bertikai di Kamboja serta dilakukan pengawasan internasional untuk negara Kamboja.
Konflik Kamboja akhirnya berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Paris pada 23 Oktober 1991. Indonesia juga masih melakukan pengawasan dengan menggagas United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) sebagai pemerintahan transisi dan juga mengirim kontingen Garuda ke Kamboja sebanyak 3.957 personel pada tahun 1992-1993 untuk membantu gencatan senjata. Atas hal ini, di Kampung Thom, Kamboja, berdiri tugu persahabatan RI dan Kamboja yang diresmikan langsung oleh Menteri Pertahanan Indonesia pada Kabinet Kerja Joko Widodo, Ryamizard Ryacudu yang merupakan Komandan Kontingen Garuda XII-B yang kala itu memimpin kontingen Garuda pada tahun 2019.
Kesimpulan
Sebuah hubungan yang baik perlu proses untuk dibangun dan bisa terjadi ketika kedua pihak merendahkan hati dan ego untuk kepentingan kedamaian dan kerukunan bersama. Semoga kejadian seperti ini tidak perlu terulang kembali dan tercipta kerukunan antar negara maupun di dalam negara di tengah perbedaan yang ada. Kamboja akhirnya bisa sungguh menjadi tanah kedamaian dan kemakmuran dan menghindari ribut terus-terusan.
Joanna Prisca Zurishaddai
Sumber:
Sabat, Olivia. (2021, Oktober). Sejarah Jakarta Informal Meeting, Berhasil Akhiri Konflik Kamboja-Vietnam. Diakses pada 21 Februari 2022 pk.21.32. Dari https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5757087/sejarah-jakarta-informal-meeting-berhasil-akhiri-konflik-kamboja-vietnam.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2019, Juli). Menhan RI Resmikan Tugu Persahabatan RI – Kamboja. Diakses pada 21 Februari 2022 pk.21.40. Dari https://www.kemhan.go.id/2019/07/13/menhan-ri-resmikan-tugu-persahabatan-ri-kamboja.html.
Rukmantara, Tubagus Arie. (2015, Juli). Peran Indonesia dalam proses penyelesaian konflik di Kamboja 1970- 1988. Diakses pada 21 Februari 22.15. Dari (https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20157000.pdf.
Utami, Silmi Nurul. (2021, April). Upaya Penyelesaian Konflik Kamboja 1979-1980. Diakses pada 21 Februari 2022 pk. 21.30. Dari https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/05/151053369/upaya-penyelesaian-konflik-kamboja-1979-1980?page=all
Prabowo, Gama. (2020, Desember). Sejarah Konflik di Kamboja 1955-1979. Diakses pada 21 Februari 2022 pk.21.55. Dari https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/03/114502869/sejarah-konflik-di-kamboja-1955-1979?page=all
Share:
Informasi Terkini seputar sekolah kristen BPK PENABUR
Daftar Indeks Berita Terbaru dari BPK Penabur
