Mengingat Soeharto: Layakkah Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional? - ONE JOURNAL

Berita Lainnya - 26 May 2025

Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto adalah Presiden Indonesia kedua yang memimpin selama lebih dari tiga dekade. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami perubahan drastis.

Belakangan ini, baru muncul usulan agar Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional. Menurut artikel Tempo.com, dia yang menerima gelar pahlawan nasional harus telah gugur atau meninggal demi membela negara, atau semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan maupun menghasilkan “prestasi dan karya yang luar biasa” bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia. Namun, usulan ini menimbulkan perdebatan dan kontroversi di masyarakat, Setuju dan tidak setuju.

Di Journal kali ini, kami ingin mengangkat dua sisi dari usulan tersebut. Bukan untuk memihak, tapi untuk mengajak kamu berfikir kritis.

Alasan yang mendukung bahwa jasa Soeharto layak untuk diberikan gelar:

Stabilisasi negara dari segi keamanan dan politik.

Pada pemerintahan Soeharto, Soeharto menerapkan sistem otoritarianisme, berarti dia memegang kuasa terpusat. Sehingga kriminalitas relatif rendah. Soeharto juga berhasil menumpas pemberontakan-pemberontakan, seperti G30S/PKI, DI/TII, PRRI/Permesta, dan RMS. Soeharto juga berhasil mengendalikan partai-partai politik dengan membatasi jumlah partai.

Pembangunan ekonomi

Pada era Orde Baru, Inflasi perekonomian kita yang sebelumnya membengkak akhirnya dipulihkan. Pada tahun 1968, GDP per kapita Indonesia hanya sekitar $70 dan kemudian berhasil mencapai lebih dari $1000 pada tahun 1996. Btw, GDP (Gross Domestic Product) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu.

Perkembangan Infrastruktur dan pembangunan nasional

Di masa itu, dibangun banyak jalan raya, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Ada pula kebijakan yang revolusioner, seperti revolusi hijau (penerapan teknologi dalam sektor pertanian), program wajib sekolah 9 tahun, program transmigrasi (mengurangi kepadatan penduduk), dan juga program keluarga berencana (mengurangi kepadatan populasi dan kemiskinan).

Dengan diberikannya Gelar Pahlawan, kita bisa mengenang perubahan ini.

“Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya,” kata Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan pada Senin, 21 April 2025. (Tempo , 2025)

Politikus Partai Gerindra telah mengucapkan demikian dengan tujuan agar kita bisa tidak melihat setiap hal dari sisi negatifnya saja, karena memang ada sejumlah jasa yang dibawa oleh Soeharto yang layak kita hargai dan pertahankan.

Alasan yang menentang bahwa Soeharto layak mendapatkan gelar Pahlawan:

Pelanggaran HAM

Pada masanya, pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh terlibat PKI, serta operasi militer di Aceh, Papua, dan Timor Timur. Hingga kini, banyak korban dan keluarganya belum mendapat keadilan.

Otoriterisme dan kekuatan militer yang terlampau menjerat.

Seperti yang disinggung, pada masa orde baru dialah pusat kekuasaan. Karena itu setiap media informasi yang beredar itu dipantau. Kebebasan berpendapat itu sangat dibatasi, bahkan segala catatan yang menjelaskan keburukannya sengaja “dihilangkan”. Kekuatan militer yang pada masa itu namanya adalah ABRI Dwifungsi memiliki kesempatan untuk berpolitik, sehingga membawa banyak masalah. Pada saat itu, Demokrasi hanyalah formalitas.

Korupsi dan nepotisme

Menurut Transparency International, Soeharto termasuk dalam daftar pemimpin dunia yang paling korup sepanjang sejarah. Keluarga dan orang terdekatnya menguasai berbagai sektor bisnis, sementara kesenjangan sosial semakin besar.

Dengan diberikannya Gelar Pahlawan, sama saja dengan melecehkan Reformasi.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2009, syarat untuk mendapat gelar pahlawan nasional adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela terhadap bangsa dan negara. Jadinya, apakah pelanggaran HAM dan korupsi yang dituduhkan kepada Soeharto tidak termasuk perbuatan tercela? Lalu dengan demikian apakah makna dari reformasi jadi dilecehkan?

Tapi ingat, apapun yang terjadi bagi masa depan Indonesia adalah sebuah hal yang harus kita semua hadapi, bukan hindari. So, which side are you on?

Writer: C.Sachi