PESERTA PARLEMEN REMAJA 2020 PROVINSI DKI JAKARTA

Kompetisi - 16 October 2020

Klik link ini untuk melihat : video seleksi parlemen 2020

Keadilan Bagi Masyarakat Indonesia

Nama: Jovan Venedict Gunarso

“Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”

Ya! 5 kata diatas merupakan kata-kata yang mengisi sila ke-5 dari dasar negara kita, Pancasila. Sila tersebut merupakan salah satu sila yang diucapkan oleh Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Sila ini diucapkan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI dan masih tetap sama sampai sekarang tanpa ada perubahan. Soekarno tidak menciptakan kalimat ini secara percuma begitu saja. Soekarno menciptakan kalimat ini dengan keempat lainnya karena ada tujuan. Namun, sila yang dapat diambil sebagai contoh pada masa sulit seperti ini adalah sila ke-5 yang berisi tentang keadilan. Pertanyaan saya adalah “Apakah keadilan masih bisa dicari di negeri ini?”

Ini membuat saya teringat pada cerita pembantu saya sekitar 2-3 bulan yang lalu. Ia dan keluarganya termasuk masyarakat golongan kurang mampu. Ia dan semua warga di tempat tinggalnya mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa beras sebesar 5 kg. Ia mendapatkan bantuan ini sekitar 2 minggu sekali. Namun, ada suatu saat dimana ia harusnya menerima bantuan tersebut, ia tidak mendapatkannya dan tetangganya mendapatkan bantuan tersebut. Padahal, nama mereka sudah tercantum sebagai salah satu golongan yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tentu saja itu membuat saya bertanya-tanya kenapa ia tidak mendapatkannya. Cerita diatas merupakan salah satu contoh dari ketidakadilan di dalam negara ini, terutama dalam masa sulit seperti sekarang.

Keadilan merupakan salah satu nilai Pancasila yang perlu diterapkan atau dengan kata lain wajib diterapkan dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai manusia. Memang keadilan itu sulit untuk dicari, terutama ketika pandemi COVID-19 masuk ke negeri kita tercinta, Indonesia pada awal tahun 2020. Masuknya pandemi ini bukan hanya membuat kita merasakan ketakutan dan kegelisahan, melainkan pandemi ini juga membuat keadilan semakin mudah dicari, namun malah menyebabkan semakin sulit dicari bagaikan jarum di dalam tumpukan jerami. Ini disebabkan oleh pandemi yang membuat ekonomi masyarakat makin merosot sehinga tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Salah satu cara paling sederhana untuk menghadapi pandemi ini adalah dengan bergotong royong.

DPR yang merupakan lembaga penghubung antara warga dengan pemerintah seharusnya lebih memerhatikan kebutuhan warganya. Tidak hanya itu, namun DPR juga memiliki fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Seharusnya di masa pandemi seperti ini, pemerintah dan lembaga negara seperti DPR seharusnya memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu dengan anggaran yang sudah diberikan oleh negara dan digunakan dengan baik. DPR sebagai salah satu lembaga negara seharusnya berperan lebih dalam masa pandemi seperti ini sesuai dengan fungsinya. Menurut saya, dalam menghadapi pandemi ini, DPR seharusnya lebih fokus ke fungsi pengawasan. Kenapa? Bantuan sosial yang akan dibagikan kepada warga pun kalau bisa didata terlebih dahulu agar tidak ada warga yang kekurangan ataupun tidak dapat bantuan walaupun namanya sudah tercantum. Dengan kata lain, pendataan perlu dilakukan agar bantuan yang akan dibagikan terbagi secara merata. Memang sulit untuk melakukan pendataan secara satu-satu karena bukan hanya satu-dua daerah yang terjangkit COVID-19, melainkan satu Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dan pulau-pulau disekitarnya yang terjangkit COVID-19. Jika di lingkungan kita ada warga yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah, kita bisa membantu mereka dengan memberi bantuan. Setidaknya dengan memberi bantuan, beban para warga yang kesulitan dapat teratasi sebagian.

DPR juga bisa membantu para tenaga medis yang menangani COVID-19 dengan memberikan bantuan APD. Ini harus dilakukan karena para tenaga medis, terutama di Indonesia kekurangan APD. DPR seharusnya bisa mendesak pemerintah dengan memberikan insentif kepada perusahaan atau relawan yang memproduksi APD untuk para tenaga medis agar lebih cepat diproduksi dan lebih murah. Tewasnya 181 tenaga medis akibat COVID-19 di Indonesia seharusnya memberikan peringatan bahwa APD itu sangat penting dan sangat diperlukan oleh para tenaga medis. Tingginya korban meninggal akibat COVID-19 mungkin juga bisa menjadi salah satu faktor meninggalnya 181 tenaga medis. Tingginya korban meninggal juga disebabkan kurangnya tempat untuk menampung para pasien COVID-19 dikarenakan semua rumah sakit, terutama di Jakarta sudah hampir penuh dan hanya menyisakan mungkin puluhan atau ratusan kasur kosong.

Masuknya COVID-19 ke Indonesia juga menyebabkan banyak PHK di berbagai perusahaan. Pemerintah pun sudah menyiapkan kartu prakerja untuk para korban PHK, namun pemberlakuan kartu prakerja pun belum dilaksanakan sampai sekarang. Seharusnya, DPR bisa meminta pemerintah untuk menyederhanakan proses pembuatan kartu prakerja dikarenakan prosesnya yang berbelit (tes dan pelatihan wajib). Prosedur yang berbelit akan membuat korban PHK yang kurang terampil kesulitan dalam menjalani tes dan pelatihan wajib yang dijalaninya dan ini akan berbeda 180 derajat dengan korban PHK yang terampil. Ini akan menyebabkan ketidakadilan dan mungkin angka pengangguran tidak akan pernah turun.

Masuknya COVID-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor usaha. Ini menyebabkan beberapa sektor usaha di luar 11 sektor yang diperbolehkan mati total atau tidak dapat berjalan. Pelonggaran PSBB yang diberlakukan pada 15 Juni kemarin memperbolehkan sektor usaha yang mati total berjalan lagi dengan mengikuti syarat protokol kesehatan. Namun, pelonggaran yang diberlakukan selama kurang lebih 3 bulan ini justru menyebabkan makin tingginya angka pasien postif. Ini berakibat lagi pada diperketatnya PSBB beberapa minggu yang lalu dan menyebabkan sektor usaha di luar 11 sektor yang diperbolehkan mati total lagi. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan insentif PPh21 untuk sektor tertentu, padahal semua sektor usaha yang berjalan terkena imbasnya. Karena itu, DPR seharusnya mengawasi alokasi dana yang diberi pemerintah sebesar Rp. 405,1 triliun agar digunakan sesuai tujuan awal. Jika tidak diawasi, alokasi dana ini bisa disalahgunakan oleh pihak yang bertanggung jawab dan menyebabkan kerugian pada sektor usaha dan negara.

Tentu saja kita sebagai warga negara seharusnya lebih taat kepada aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi COVID-19 karena jika kita menaati aturan pemerintah, kita bisa menekan angka penyebaran di Indonesia sehingga Indonesia bisa mengakhiri mimpi buruk yang telah menghantui Indonesia selama 6 bulan terakhir. Pemerintah dan lembaga negara juga harus bisa bekerja sama dengan baik dan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya dengan baik agar semua pihak tidak dirugikan. Saya yakin bahwa kita bisa mengakhiri mimpi buruk ini secara bersama-sama jika kita juga taat dan bergotong royong bersama membantu warga yang kesulitan. Saya juga yakin bahwa pemerintah dan lembaga negara bisa menekan angka kematian jika mereka menggunakan kekuasaan dan wewenang mereka dengan baik.

Referensi: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9d931d5e7f8/mendorong-peran-pengawasan-dpr-saat-pandemi-covid-19

Tags:

Share:

Share

Tweet

whatsapp