Menegakkan Kedaulatan Demokrasi - Menilik Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Revisi UU Pilkada.

Artikel Sekolah - 16 September 2024

Teks Editorial Oleh Michael Lorenzo / XII MIPA 1

Putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini tentang revisi UU Pilkada merupakan momen penebusan bagi demokrasi Indonesia. Mahkamah Konstitusi dengan berani mencabut beberapa pasal dalam revisi UU Pilkada yang ditetapkan DPR, tetapi tindakan ini menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kasus ini bermula dari agenda DPR untuk mengubah UU Pemilihan Umum, yang oleh sebagian pihak dianggap dapat mengancam transparansi dan keadilan pemilihan kepala daerah. Para pengkritik berpendapat bahwa revisi tersebut hanya untuk kepentingan segelintir kelompok dengan mengorbankan kepentingan publik. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya membatalkan beberapa pasal yang kontroversial; hal ini memberikan kesan baru bahwa sistem demokrasi kita masih memiliki benteng perlindungan. DPR yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat malahan sekarang seakan beralih menjadi perwakilan petinggi konstitusi dengan keputusan nya yang kurang rasional.

Dengan menolak undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegaskan independensinya sebagai lembaga, tetapi juga menunjukkan bahwa lembaga hukum berperan penting sebagai pengawas untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tetap berpihak pada kepentingan rakyat yang dilayaninya. Putusan ini menegaskan bahwa dalam setiap perubahan undang-undang, kepentingan publik harus menjadi prioritas utama, bukan kepentingan politik jangka pendek. Karena sejatinya tindakan dari masyarakat sekarang merupakan hasil dari suara rakyat yang terbungkam oleh petinggi konstitusi yang mana tidak merefleksikan hukum “fiat justitia ruat caelum”. Adagium hukum tersebut mengartikan sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Ada keharusan bagi politisi yang melangkahi demokrasi untuk dapat bercermin dari adagium tersebut.

Keberhasilan dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan hasil dari peran aktif masyarakat sipil. Masyarakat sipil terus memantau dan menyoroti kebijakan yang berpotensi merusak demokrasi atau ketidakadilan. Gerakan masyarakat yang kritis dan peka terhadap isu hukum telah menunjukkan daya pengaruhnya terhadap arah kebijakan publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi peringatan bagi DPR untuk lebih transparan dan akuntabel dalam proses legislasi. Hal ini sekaligus menjadi momentum bagi DPR untuk meninjau kembali tata cara dan substansi setiap revisi RUU. Kedepannya, diharapkan semua pihak terkait tetap menjaga semangat demokrasi agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Dalam langkah ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjaga integritas proses pemilihan kepala daerah, tetapi juga menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, asas demokrasi harus terus dijaga dan diperjuangkan. Kedaulatan rakyat harus tetap menjadi pilar utama dalam setiap kebijakan dan UU yang akan dihasilkan.